Alhamdulillah, pada pemilihan kali ini, Cak Edy tidak usah kembali ke kampung untuk mencontreng. Pak Heru, Ketua RT tempat Cak Edy berdomisili, dengan baik hati mendatangi para pendatang macam Cak Edy, dan menawarinya apakah mau mencontreng di sini atau di kampung. Dengan hati sangat riang Cak Edy memilih mencontreng di surabaya saja. Dari sini Cak Edy menilai bahwa proses update DPT di Kelurahan Gebang sudah baik.

Fitra, anak Cak Edy, sedari pagi sudah mengoprak-oprak bapak ibunya untuk segera nyontreng, “Bu Nikmah sudah nyontreng pak, ayo cepetan nyontreng nanti keburu habis”. Dengan ucapan basmallah, Cak Edy akhirnya mencontreng di TPS 6.

Kebetulan, kemarin Cak Edy melihat langsung proses demokrasi di wilayah ini, karena Cak Edy menjadi koordinator saksi untuk salah satu Capres.  Alhamdulillah, dari pemantauan Cak Edy dan para saksi, proses pencontrengan berjalan dengan baik. Semuanya guyub rukun menyongsong pesta demokrasi.  Nggak ada insiden apapun, omongan goro-goro hanya muncul di TV saja, dari orang yang mungkin cuman cari sensasi.

Dari hasil penghitungan suara (real count) di Kelurahan Gebang di dapatkan  Mega Prabowo mendapat 587 suara (19.78%), SBY-Budion0 2107 suara (70.99%) dan JK-Wiranto 274 Suara (9.23%).

Saya ucapkan selamat kepada pak SBY, mudah-mudahan kepercayaan rakyat Gebang ini bisa menjadi modal untuk menciptakan Indonesia yang makmur dan berkeadilan.

Kemarin malam iseng-iseng buka facebook, dan ada komentar menarik dari pak Jimly, mantan ketua MK, mengenai keterlibatan anak-anak dalam kampanye pemilu. Ada komentar menarik dari beliau :

Banyak yg ributkan soal keterlibatan anak2 dlm kegiatan kampanye. Menurut sdr apa yg salah dg kterlibatan anak2? Yg dianggap melanggar UU bukanlah keterlibatan anak2 sebagai massa pengunjung, melainkan dilibatkannya anak2 oleh panitia dan caleg utk menarik massa dg menjadikannya sbg alat/bahan/objek kampanye spt di panggung dll. Itulah yg dilarang, bukan asal kelihatan ada anak langsung harus dianggap tabu.

Seandainya orang-orang yang terlibat dalam membuat UU berfikir sebagaimana pak Jimly, maka peraturan itu tidak akan menyulitkan. Makanya pilih wakil rakyat sekualitas pak Jimly, agar DPR dipenuhi oleh orang-orang cerdas. Anda tidak memilih, berarti anda membiarkan orang katro jadi anggota DPR.

Beberapa wacana kemudian muncul untuk mengantisipasi golput, setelah pak Dayat mengusulkan haramnya golput maka kemudian  MUI mengeluarkan fatwa haramnya golput. Semua kontestan pemilu pun menghimbau dengan berbagai cara agar masyarakat tidak golput. 

Menurut Cak Edy, persoalan golput sebenarnya bukan semata karena orang tidak mau memilih, namun banyak diantaranya  karena orang yang berhak memilih di rudopekso oleh sistem sehingga membuat orang tidak bisa memilih atau sulit memilih. Lha piye to, wong KPU sendiri menyerukan jangan golput, tapi sistem memaksanya untuk golput. 

Coba sampeyan bayangkan berapa banyak orang di Surabaya ini yang merupakan buruh migran kayak saya. Sudah bertahun-tahun tinggal di Surabaya, tapi KTP masih desa. Di Surabaya ini banyak sekali tukang panci, tukang tambal ban, bakul soto, tukang rombeng, sopir angkot yang asalnya dari berbagai tempat di Jawa Timur ini. Lha kalau pulang kampung tentu mereka akan mengeluarkan biaya. Bagi mereka, pulang kampung hanya untuk mencoblos tidak sebanding dengan biaya yang mereka keluarkan, karena disaat krisi seperti ini mencari uang itu tak terlalu mudah. Sementara disini mereka tak akan mungkin masuk DPT. Paling mereka hanya punya KIPEM (sebuah surat yang telah saya miliki sejak beberapa tahun yang lalu yang sampai sekarang nggak tahu apa fungsinya). Mau pindah KTP, rumah aja masih berpindah-pindah, terus ngurusnya nggak cukup sehari dua hari, seminggu dua minggu. 

Penetapan DPT saat ini memang berbeda dengan tahun 2004. Seingat saya penetapan pemilih tahun 2004 berbasis survey, sehingga orang yang bukan penduduk tetap asal jelas KTP nya orang Indonesia pasti akan mendapat panggilan memilih, kalau sekarang berdasarkan data penduduk. Idealnya memang seperti itu. Tapi efek menggelembungkan angka Golput sudah pasti. Disurabaya ini penduduk kontraktor(pengontrak rumah) sama yang tinggal di kos bisa menyamai penduduk asli.

Cak Edy, sebagai orang yang sadar politik, tentu akan berusaha untuk bisa mencontreng kartu suara bagaimanapun caranya. Apakah harus pulang kampung, ataukah ada cara untuk pindah mencoblos. Mengenai pindah mencoblos ini juga masing simpang siur informasinya. Masuk situs KPU surabaya, KPU Jatim, KPU Pusat, informasi seperti ini sulit saya dapatkan. Sementara tanya teman paling mendapat informasi katanya-katanya yang nggak jelas sanadnya. Kalau seandainya bisa pindah memilih, saya akan memilih wakil yang mana ? Apakah saya akan disodori wakil dari daerah saya tinggal atau wakil dari tempat KTP saya, karena sudah tidak ada irisan wakil sejak dari DPRD sampai DPR RI, karena perbedaan daerah pemilihan.   

Apakah sampeyan  punya informasinya, atau sampeyan anggota KPU ? sekalian kalau ada link referensinya. Nuhun.